Mau Sekolah di SMP 13 Merangin? Bayar Rp 1,3 juta

oleh
797 Kali Dibaca

Merangin – Program sekolah gratis yang dilaksanakan Pemerintah Republik Indonesia bagi yang tergolong tidak mampu dengan menganggarkan ABPN 2018 sebesar Rp 444,131 Trilun. Dana itu untuk dibagi bantukan ke sekolah sekolah seluruh Indonesia dengan nama Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Namun hal ini tidak dapat dirasakan oleh para siswa yang akan menempuh jenjang pendidikan di SMP Negeri 13 Merangin. Sekolah yang terletak di Desa Sungai Kapas Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Hal ini diungkapkan oleh wali murid yang telah mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut. Sebab per siswa baru harus membayar uang sebesar RP 1.3 Juta.

“Kami mendaftarkan anak kami ke SMP 13 Merangin. namun kami harus membayar uang sebesar Rp 1,3 Juta, “ujar salah satu wali murid siswa baru yang enggan disebut namanya.

Diterangkan juga oleh salah seorang wali murid, bahwa biaya tersebut tidak pernah dirapatkan sebelumnya. Bahkan di daftar biaya tersebut, selain uang seragam, murid baru juga harus membayar uang perpisahan, uang komputer, uang bulanan komputer selama 3 bulan, uang kartu siswa/mopdik, uang Drum band dan uang kas kelas yang totalnya Rp 315 Ribu. Dan uang baju seragam Rp 985 Ribu dengan total biaya Rp1.3 Juta.

“Kami kan baru masuk, kok harus bayar uang perpisahan, uang komputer untuk 3 bulan, dan uang kartu siswa kok mahal amat Rp 50.000 dan ini tanpa dirapatkan, “terang wali murid dengan detail nya.

“Kami sempat menanyakan hal ini ke pihak sekolah sekitar tanggal 11/07/2018 lalu. Setelah pembayaran pertama sesuai yang tertera di kwitansi pembayaran dan setelah itu lah pada tanggal 20/07/2018 kami diundang untuk rapat komite. Siswa baru lebih kurang 115 orang dan semua sudah membayar ansuran Rp 1 juta per siswa, berapa uangnya semua, “terangnya ke BeritaVille.com

Kondisi ini memang sangat disayangkan jika hal ini benar adanya. Pasalnya hal-hal yang berbau atau mengarah kedugaan Pungutan liar (Pungli) sudah dijelaskan oleh pemerintah tidak diperbolehkan. Bahkan sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2012, bahahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 60 tahun 2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan satuan pendidikan yang di kelola oleh masyarakat sehingga perlu di ganti dengan Permendikbid nomor 44 tahun 2012.

Dugaan Pungli yang terjadi di SMP 13 Merangin juga dibenarkan oleh Juhenri selaku Kepsek SMPN 13. Namun Kepsek bersikukuh bahwa hal itu telah dirapatkan dan di musyawarah kan dengan wali murid.

“Semua biaya itu kan sudah di musyawarah kan oleh komite dengan wali murid. Iya ini saya juga lagi mau ke diknas mau koordinasi, “ujar Juhendri saat dikonfirmasi melalui via ponsel. (boy/aho)

Redaktur: Fia_24