Rencana Aksi Daerah (RAD) Merangin Tahap Final

oleh
451 Kali Dibaca

MERANGIN – Setelah melalui sejumlah rangkaian pembahasan dan menitik beratkan pada pencapaian visi dan misi Pemkab Merangin. Akhirnya Rencana Aksi Daerah (RAD/TPB) Merangin masuk tahap sidang pleno II. Sidang Pleno II ini dilaksanakan oleh Bappeda Merangin, Kamis (25/07/2019) di aula Depati Payung Bappeda Merangin. Dikesempatan ini, para stake holder serta OPD tampak fokus dalam mengikuti Sidang Pleno yang menentukan arah kegiatan pembangunan.

Kepala Bappeda Merangin, Agus menyebutkan RAD/TPB Merangin sudah masuk draf akhir jelang final SDG’S. RAD ini, menjadi panduan seluruh pemangku kepentingan baik nasional, provinsi dan kabupaten dalam menjalankan roda pembangunan yang selaras serta menjadi petunjuk praktis untuk mencapai sasaran.

“Sasarannya mengidentifikasi tujuan pembangunan di Merangin kemudian menginventarisir kegiatan yang tidak dilaksanakan dan mengindentifikasi pencapaian kegiatan di masing-masing sektor, saat ini hampir tahap final. Kami harap pada pleno ini pejabat memberikan masukan dari RAB yang sudah disusun agar berkualitas dan menjadi solusi di bidang SDG’S, ”ujar Agus.

Ia juga menyampaikan jika dokumen tersebut tidak sebatas dokumen, tetapi harus bisa dilaksanakan bersama dan komitmen dalam menjalankannya. Selain itu ia juga mengharapkan semua stake holder berpartisifasi, terutama di Pemerintah Desa. “Kedepan di desa lebih fokus di RJKP. Serta lakukan kegiatan yang fokus ke bidang pariwisata dan pertanian serta arahkan semua program seluruh OPD ke dua bidang yang menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Merangin, ”tegasnya.

“Seluruh OPD harus beranggapan bahwa kita adalah Dinas Pariwisata dan Pertanian. OPD lainnya juga berpikir bagaimana sarana dan prasarana penunjang program itu berjalan dengan baik, ”ungkapnya lagi. Jika hal ini berjalan dengan baik, Agus optomis Kabupaten Merangin kedepan bisa maju secara bersama-sama di sektor pembangunan serta mencapai visi dan misi sektor pertanian dan pariwisata. “Sehingga ini upaya ini dapat mempertajam program pertanian dan pariwisata melalui SDG’S yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, ”sebut Agus yang juga membuka Sidang Pleno II tersebut.

Sementara itu, nara sumber dari IPB Dr Ir Omo Rusdiana menyampaikan masih ada beberapa zona merah yang harus segera diselaraskan. Diantaranya persoalan air bersih dan sanitasi layak, kemudian kesetaraan gender, masih kurangnya konsumsi ikan serta item pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. “Item pada zona merah ini diperlukan untuk indikator pembangunan berkelanjutan. Khusus pertanian dan pariwisata harus menjadi kegiatan yang dikeroyok Pemerintah Daerah dan seluruh OPD. Dan diperlukan juga Kegiatan Strategis Kabupaten yang menjadi wilayah pengembangan kawasan yang dilengkapi payung hukum terutama di lini pertanian dan pariwisata, ”singkatnya. (ket)

Redaktur : Fia