Komite Dilarang Punggut Sumbangan Bertarif

oleh
358 Kali Dibaca

MERANGIN – Keberadaan Komite Sekolah yang dibentuk ternyata tetap memiliki ‘rambu-rambu’ kebijakan. Terutama soal iuran untuk kebutuhan sekolah yang ditetapkan. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 tentang Komite dipastikan keberadaan komite sekolah adalah legal. “Keberadaan komite yang dibentuk harus sesuai dengan Permendikbud Nomor 75. Komite memiliki peran untuk kemajuan dan pembangunan sekolah, “sebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merangin, M Zubir.

Diuraikannya, peran komite salah satunya menggalang dana masyarakat. Hal itu dikarenakan peruntukan Dana BOS hanya ada 10 item. Tetapi sekolah harus maju dan berprestasi tidak cukup dengan dana BOS. “Maka adanya kekurangan itu perlu adanya bantuan dana dari masyarakat. Artinya berupa sumbangan, itu ada di Permendikbud tadi, “jelasnya. Namun Dikbud Merangin me-warning, jika iuran itu tidak diperkenankan dipatok pada angka khusus. Sumbangan itu tidak mengikat. Dan pihak Komite bisa mengalang dana dari dunia usaha dan industri disekitar sekolah.

“Pungutan yang sifatnya mengikat dan dipatok itu tidak boleh. Apalagi jika tak bayar tidak boleh mendapatkan Rapor, itu contohnya. Itu yang tidak boleh. Dana yang didapatkan oleh Komite dikelola oleh Komite. Jika sekolah memanfaatkan komite atau diatur sekolah, itu tidak dibenarkan, “cetus M Zubir.(ket)

Redaktur : Fia